Banda Aceh, 15 Januari 2026 — Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh Universitas Syiah Kuala/Aceh Climate Change Initiative (ACCI USK) menyelenggarakan webinar bertajuk “Bencana Banjir Sumatra dalam Perspektif Lingkungan, Pembangunan Ekonomi, dan Kerentanan terhadap Perempuan dan Anak” pada Kamis (15/1/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, terdiri atas praktisi, akademisi, perwakilan pemerintah, serta berbagai lembaga terkait.
Webinar dibuka oleh Ir. Suraiya Kamaruzzaman, S.T., LL.M., M.T. (Head of ACCI USK) dan dimoderatori oleh Prof. Dr. Cut Dewi, S.T., M.T., M.Sc. Forum ini menegaskan bahwa banjir sebagai bencana yang paling sering terjadi memerlukan penguatan manajemen risiko bencana yang terintegrasi, mulai dari pra-bencana hingga pemulihan jangka panjang, sekaligus memastikan perlindungan bagi kelompok rentan.
Dalam paparannya, Prof. Dr. Muksin, M.Si., M.Phil (Coordinator of Geohazards Mitigation Division, TDRMC) menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana (PRB) mengingat Indonesia berada di kawasan lempeng tektonik aktif, namun bencana yang paling banyak terjadi justru banjir. Ia memaparkan bahwa penanggulangan bencana perlu dikelola dalam siklus yang jelas: pra-bencana (asesmen risiko dan mitigasi), saat bencana (tanggap darurat), dan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Menurutnya, PRB juga perlu mempertimbangkan return period sebagai dasar perencanaan dan kesiapsiagaan.
Prof. Muksin turut menyoroti pentingnya pengetahuan sosial lokal dalam kesiapsiagaan, seperti praktik smong di Aceh, serta peran sains dan rekayasa untuk memperkuat sistem dan data kebencanaan. Ia menambahkan bahwa penanganan bencana bersifat lintas batas (borderless) sehingga kolaborasi multipihak, termasuk internasional, menjadi krusial. Dalam konteks tata kelola, kerja multi-stakeholder dan pendekatan multidisiplin dinilai penting untuk koordinasi penanganan bencana hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Prof. Budy Resosudarmo, B.Sc., M.Sc., Ph.D (Arndt-Corden Department of Economics; Head of Australian National University Indonesia Project) menegaskan bahwa kejadian natural hazard dan bencana di Indonesia tergolong tinggi dan berdampak luas. Menurutnya, dampak bencana kerap lebih berat dirasakan masyarakat miskin sehingga berpotensi memperburuk ketimpangan. Karena itu, kebijakan publik perlu memperkuat pengetahuan kebencanaan, sistem peringatan dini, serta dukungan bantuan pasca-bencana dan pemulihan, termasuk dukungan finansial.
Prof. Budy juga menyoroti adanya dampak jangka panjang bencana terhadap anak, termasuk peluang pendidikan yang menurun bagi anak yang terdampak dibanding yang tidak terdampak. Ia mengangkat pentingnya instrumen perlindungan seperti pengembangan asuransi kebencanaan dengan prinsip pemerataan dan subsidi silang antarpeserta. Dalam fase pemulihan, ia menekankan bahwa pasca-bencana tidak hanya menyangkut rekonstruksi fisik, tetapi juga pemulihan mata pencaharian (livelihood) yang membutuhkan horizon jangka panjang, sekitar 5–10 tahun.
Dari perspektif kerentanan sosial, Riswati, S.Pd.I., M.Si (Direktur Flower Aceh) menegaskan bahwa situasi bencana meningkatkan kerentanan perempuan, termasuk bagi ibu hamil dan menyusui. Kerentanan tersebut juga muncul pasca-bencana, khususnya di pengungsian, seperti risiko penularan penyakit, keterbatasan higiene bagi anak, serta minimnya fasilitas yang ramah perempuan. Ia menyoroti bahwa penyediaan hunian sementara kerap belum sensitif terhadap kebutuhan perempuan, dan masih terbatasnya data serta respons kebencanaan berbasis kerentanan.
Webinar juga mencatat masukan peserta terkait langkah tindak lanjut pemerintah daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, antara lain: penegakan aturan terhadap penebangan hutan dan aktivitas tambang yang tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan; rehabilitasi kawasan hulu dan sepanjang DAS melalui penanaman tanaman konservasi dan pendekatan agroforestry yang bernilai ekonomi; percepatan penyediaan hunian sementara dan relokasi permanen di lokasi aman; serta pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan.
Melalui kegiatan ini, ACCI USK mendorong penguatan agenda PRB yang komprehensif: berbasis data dan teknologi yang andal, kolaboratif lintas lembaga, sensitif terhadap kelompok rentan, serta menempatkan pemulihan sosial-ekonomi jangka panjang sebagai bagian dari strategi kebencanaan.
Tentang ACCI USK
Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala merupakan inisiatif riset dan kolaborasi yang mendorong penguatan pengetahuan, kebijakan, dan aksi terkait perubahan iklim, kebencanaan, serta pembangunan berkelanjutan di Aceh dan Indonesia.
Kontak Media
Narahubung: Ir. Suraiya Kamaruzzaman (+62 813-6068-4060) — Head of ACCI USK
Instagram: @acci_acehprogram
Website: prpi-acci.usk.ac.id
Comments are closed