Pemerintah Kota Banda Aceh, ACCI USK, dan UN Women Perkuat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim 

Banda Aceh, [8 Juli 2026] — Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh, dengan dukungan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Matriks RAD-GPI Kota Banda Aceh. Kegiatan ini berlangsung pada 8–9 Juli 2026 di Amel Convention Hall, Kota Banda Aceh, dan bertujuan untuk memperkuat program-program perubahan iklim agar lebih responsif gender. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kota Banda Aceh, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, kecamatan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, fasilitator, serta mitra pembangunan. FGD ini menjadi langkah penting untuk memastikan isu gender, inklusi sosial, dan perubahan iklim terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Banda Aceh yang merupakan kota pesisir, menghadapi berbagai risiko iklim dan lingkungan, termasuk banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi, yang mengakibatkan gangguan layanan dasar, tekanan terhadap penghidupan masyarakat, serta meningkatnya kerentanan sosial. Dampak tersebut tidak dialami secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, rumah tangga miskin, pekerja rentan, pelaku usaha mikro, masyarakat di kawasan permukiman padat, serta kelompok rentan lainnya dapat menghadapi risiko yang lebih besar karena keterbatasan akses terhadap informasi, sumber daya, layanan dasar, perlindungan sosial, dan ruang pengambilan keputusan. 

Melalui FGD ini, para peserta dari berbagai sektor, bekerja bersama untuk memetakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan OPD yang sudah ada terkait perubahan iklim, serta mengidentifikasi bagaimana kegiatan tersebut dapat diperkuat agar berperspektif gender dengan mempertimbangkan data terpilah, kebutuhan kelompok rentan, serta prioritas pembangunan Kota Banda Aceh. 

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program EmPower, yang dilaksanakan oleh UN Women bersama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dengan dukungan dari Pemerintah Swedia, Jerman, Swiss, dan Selandia Baru. Intervensi EmPower berfokus pada penguatan keterampilan bagi perempuan dan kelompok marginal untuk transisi energi yang berkeadilan, menggalang komitmen untuk mempercepat kebijakan dan aksi iklim yang responsif gender, serta mengembangkan mata pencaharian yang tangguh terhadap perubahan iklim,” ujar Suraiya Kamaruzzaman, Kepala ACCI USK

Penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029, penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kerangka ini sejalan dengan Pergub Aceh Nomor 11 Tahun 2023 tentang RAD PUG 2023–2026, Perwal Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Kota Banda Aceh, Perwal Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang PPRG pada SKPD, serta Pergub Aceh Nomor 43 Tahun 2020 yang mengintegrasikan PUG dan inklusi sosial dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. RAD-GPI juga diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim atau RAN-GPI.

“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen memperkuat pembangunan yang tangguh iklim, adil bagi perempuan dan laki-laki, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga,”Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Banda Aceh. “Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Melalui Program Prioritas pada perempuan, disabilitas, dan anak untuk lingkungan inklusif, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberi perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang menghadapi kerentanan lebih besar.”

Kegiatan ini diikuti oleh 145 peserta dari berbagai unsur, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan Dayah; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; Badan Pengelolaan Keuangan Kota; Inspektorat; Bagian Hukum Sekretariat Daerah; unsur kecamatan; akademisi; organisasi masyarakat sipil; komunitas; serta mitra pembangunan. 

Dalam sesi pemantik, peserta mendapatkan penguatan perspektif mengenai aksi iklim responsif gender, komitmen Kota Banda Aceh, serta risiko perubahan iklim pada kelompok rentan berdasarkan perspektif data, riset, dan tata kelola lokal. Sesi ini menghadirkan narasumber dari UN Women Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Banda Aceh, serta akademisi USK. 

“Perempuan telah menjadi penggerak perubahan sekaligus menerapkan berbagai solusi penting untuk mengatasi perubahan iklim. Memastikan hak-hak perempuan terlindungi, serta memperkuat ketangguhan dan kepemimpinan mereka melalui aksi yang terarah serta kebijakan, rencana, dan strategi yang responsif gender adalah kunci dalam memajukan keamanan iklim dan pengurangan risiko bencana.” ujar Iriantoni Almuna, Programme Manager for Women’s Economic Empowerment and Sustainable Livelihoods, UN Women Indonesia.

“Bersama-sama kita kawal agar dokumen perencanaan yang responsif gender dapat mengintegrasikan sektor-sektor terkait perubahan iklim secara komprehensif, terpadu, dan dapat diimplementasikan” ujar Ibu Dr. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, Asisten Deputi PUG Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III. 
“Perubahan iklim adalah persoalan global dan lintas batas. Karena itu, kita perlu memperkuat ketahanan iklim dan mewujudkan keadilan iklim bagi semua, termasuk perempuan, anak, dan masyarakat adat, melalui integrasi perspektif gender dan kolaborasi lintas pihak” ujar Bapak Irawan Asaad, Ph.D, Direktur Mobilisasi Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.

Salah satu prinsip utama dalam penyusunan matriks RAD-GPI ini adalah bahwa RAD-GPI tidak dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan baru yang terpisah dari sistem perencanaan daerah. Sebaliknya, RAD-GPI diarahkan untuk memperkuat program, kegiatan, dan sub-kegiatan OPD yang sudah ada agar lebih responsif terhadap gender, perubahan iklim, perlindungan kelompok rentan, dan kebutuhan data terpilah.

Melalui kerja Pokja, peserta memetakan keterhubungan kegiatan OPD dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), atau dokumen teknis sektoral lainnya. Proses ini diharapkan membantu Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun RAD-GPI yang realistis, berbasis bukti, dapat ditindaklanjuti, dan terintegrasi dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Hasil FGD akan dikonsolidasikan oleh Tim RAD-GPI sebagai bahan penyusunan draft RAD-GPI Kota Banda Aceh 2026-2030. Penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang lebih inklusif, tangguh iklim, responsif gender, dan berpihak pada kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kontak Media

Ahmad Fariz
Media and Communication Officer
Aceh Climate Change Initiative
Email: acciuskresearchcenter@gmail.com