Banda Aceh, 10 April 2026 – Krisis iklim kerap dipotret sebagai persoalan lingkungan semata, tetapi semakin banyak data dan riset yang menunjukkan keterkaitan antara kesetaraan gender dengan perubahan iklim. Di Aceh, dampak perubahan iklim telah memperlebar ketimpangan sosial, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.
Survei Baseline Gender Data Perubahan Iklim dan Transisi Energi ACCI tahun 2025 menunjukkan bahwa perempuan di Aceh menghadapi hambatan struktural dalam mengakses sumber daya, layanan, dan ruang partisipasi dalam konteks perubahan iklim dan transisi energi. Terlepas dari peran penting perempuan sebagai garda depan dalam memastikan resiliensi komunitas dan merespons krisis iklim, mereka sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait iklim.
Merespons situasi tersebut, Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh/Aceh Climate Change Initiative (PRPIA-ACCI) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama UN Women Indonesia menggelar Training of Trainers (ToT) Advokasi Kebijakan Gender dan Perubahan Iklim di Aceh pada 9-11 April 2026 di Banda Aceh sebagai bagian dari program EmPower II: Women for Climate Societies di Indonesia. Pelatihan ini dilaksanakan untuk mendorong kebijakan iklim yang berperspektif gender. Pada pelatihan ini, peserta mempelajari lebih lanjut keterkaitan antara kesetaraan gender dan perubahan iklim, pemanfaatan data untuk advokasi kebijakan, dan intervensi proses perencanaan melalui pendekatan berbasis data.
Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Banda Aceh, menyampaikan, “Kebijakan pemerintah kota harus melihat keterkaitan antara gender dan perubahan iklim. Pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga penggerak di tingkat lokal untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pengambilan keputusan juga harus berbasis data, dengan mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap kelompok berbeda, seperti perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas.”
“Melindungi hak-hak perempuan serta memperkuat ketahanan dan kepemimpinan perempuan melalui kebijakan yang responsif gender merupakan kunci dalam mendorong ketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana,” ujar Iriantoni Almuna, Programme Manager – Women’s Economic Empowerment and Sustainable Livelihoods, UN Women Indonesia. “Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan yang mendorong aksi iklim yang inklusif, termasuk Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI). Ke depan, RAN GPI diharapkan dapat menjadi instrumen advokasi yang kuat di tingkat daerah, termasuk di Banda Aceh.”
“Perubahan iklim juga merupakan fenomena sosial. Contohnya yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, November lalu, paling banyak yang menjadi korban adalah kelompok rentan perempuan dan anak-anak. ToT bisa menjadi salah satu jalan, bisa menjadi agent of change, dalam bagaimana melibatkan perempuan agar tidak hanya menjadi korban. Semoga ToT hari ini menambah pengetahuan untuk advokasi di lapangan.” ucap Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala.
Penguatan peran perempuan sebagai agen perubahan menjadi semakin penting, tidak hanya sebagai kelompok terdampak tetapi juga sebagai bagian dari solusi terhadap krisis iklim. Hal ini ditegaskan oleh Suraiya Kamaruzzaman, Kepala Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala, “Perempuan bukan hanya kelompok terdampak perubahan iklim, tetapi aktor utama dalam menjaga ketahanan keluarga dan lingkungan—kebijakan yang mengabaikan mereka berarti mengabaikan solusi.”
Pelatihan ini diikuti oleh 22 peserta dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan pemerintah daerah. Di Aceh, aktor-aktor yang selama ini berada di garis depan advokasi, tetapi sering kali minim dukungan kapasitas terutama pengetahuan mengenai aksi iklim yang responsif gender.
Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif “EmPower: Women for Climate-Resilient Societies Phase II” yang dijalankan oleh UN Women bersama UNEP, dengan dukungan Pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss. Program ini berfokus pada penguatan aksi iklim responsif gender, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan, serta pengembangan mata pencaharian tangguh iklim.
Kontak Media:
Radhiska Anggiana, Advocacy and Communication Analyst, UN Women Indonesia.
[Ahmad Fariz], [Media Officer], ACCI USK
[Instagram: @acci_acehprogram; Website: https://prpi-acci.usk.ac.id; office@acci-acehprogram.org ] | [+62 895-3353-01287]Tentang UN Women
UN Women berdiri untuk memajukan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Sebagai badan PBB dengan mandat kesetaraan gender, kami bekerja untuk mendukung perubahan hukum, lembaga, perilaku sosial, dan layanan untuk menutup kesenjangan gender dan membangun dunia yang setara bagi semua perempuan dan anak perempuan. Kami menempatkan hak-hak perempuan dan anak perempuan di pusat kemajuan global – kapan pun, di mana pun. Memajukan kesetaraan gender bukan hanya kerja-kerja kami. Kesetaraan gender adalah jati diri kami.
Tentang Aceh Climate Change Initiative
Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh atau Aceh Climate Change Initiative (PRPIA-ACCI) Universitas Syiah Kuala adalah pusat unggulan riset yang berfokus pada kajian perubahan iklim, adaptasi, mitigasi, dan ketahanan lingkungan di Aceh. ACCI berkomitmen untuk menghasilkan riset berbasis bukti (evidence-based) guna mendorong kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap isu-isu keadilan iklim.
Comments are closed