Peta daerah banjir terparah di Aceh yang memperlihatkan tumpang tindih wilayah terdampak bencana dengan konsesi kehutanan dan pertambangan. Visual ini menegaskan keterkaitan antara kerusakan ekosistem di kawasan hulu dan meningkatnya risiko banjir bandang serta longsor di berbagai wilayah Aceh. (Sumber: Instagram @jatamnas)

Banda Aceh — Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh (PRPIA) Universitas Syiah Kuala menyampaikan duka mendalam dan keprihatinan serius atas rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025. Bencana hidrometeorologi tersebut menimbulkan korban jiwa, warga hilang, kerusakan permukiman, serta gangguan besar pada layanan dasar dan infrastruktur yang menghambat evakuasi maupun distribusi bantuan.

PRPIA menilai peristiwa ini harus dibaca sebagai peringatan keras tentang meningkatnya risiko bencana di tengah kombinasi cuaca ekstrem dan penurunan daya dukung ekosistem. Hujan intensitas tinggi dapat menjadi pemicu langsung, namun dampak bencana menjadi jauh lebih berat ketika wilayah hulu kehilangan fungsi perlindungan alami yang semestinya menahan limpasan, menjaga stabilitas lereng, serta mengurangi risiko banjir bandang dan longsor.

Di banyak lokasi terdampak, putusnya akses jalan dan robohnya jembatan menyebabkan respons darurat berjalan tidak optimal. Pada situasi seperti ini, PRPIA menekankan pentingnya manajemen logistik tanggap bencana yang adaptif terhadap kondisi lapangan, termasuk skenario untuk wilayah yang terisolasi, terputusnya listrik, serta padamnya jaringan komunikasi.

PRPIA juga menyoroti situasi kelompok rentan terutama perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang kerap menghadapi beban berlapis di pengungsian, keterbatasan ruang aman, layanan kesehatan, sanitasi layak, hingga risiko kekerasan berbasis gender. Respons darurat yang tidak inklusif berpotensi membuat kelompok ini tertinggal dari skema bantuan maupun pemulihan.

Sebagai langkah ke depan, PRPIA mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk:

  1. Melakukan audit ekologis pada kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak, berbasis data tutupan lahan terbaru.
  2. Memperketat penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan alih fungsi lahan tanpa izin.
  3. Memperbarui peta risiko bencana dan memperkuat sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan komunitas.
  4. Menjadikan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS sebagai prioritas pemulihan, dengan pelibatan masyarakat lokal dan adat yang terbukti menjaga ekosistem secara berkelanjutan.
  5. Mendorong dunia usaha menerapkan standar keberlanjutan dan mengakhiri praktik yang memperparah kerentanan ekologis.

Kepala PRPIA-USK, Ir. Suraiya Kamaruzzaman, S.T., L.LM., M.T., menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang berulang bukan sekadar “musim hujan yang ekstrem”, melainkan sinyal akumulasi kerusakan lingkungan yang perlu ditangani secara serius. PRPIA siap berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung analisis ilmiah, pemetaan risiko, serta penyusunan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis keadilan sosial dan inklusivitas.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pusat Riset Perubahan Iklim Aceh – Universitas Syiah Kuala melalui:

1. Ir. Suraiya Kamaruzzaman, S.T., M.T. – Kepala Pusat Riset (0813 6068 4060)

2. Dr. Irfan Zikri, SP., MA. – Sekretaris (0812 6333 5161)

3. instagram.com/acci_acehprogram

Categories:

Comments are closed

Komentar Terbaru

No comments to show.
Recent Comments