
Kredit foto: ACCI USK/[Asief].
Banda Aceh, 16 Oktober 2026 – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) dan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) Kota Banda Aceh Tahun 2026–2030. Kegiatan Ini menjadi ruang untuk menghimpun tanggapan dan rekomendasi dalam memperkuat perspektif kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, serta kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah.Sebagai kota pesisir, Banda Aceh menghadapi risiko iklim dan lingkungan yang dapat mempengaruhi layanan dasar, penghidupan, dan kesejahteraan warga. Perbedaan akses terhadap informasi, sumber daya, layanan, dan pengambilan keputusan membuat kebutuhan perempuan, anak, orang tua, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya perlu dipertimbangkan dalam perencanaan aksi iklim.
Konsultasi publik ini didukung oleh program “EmPower: Women for Climate-Resilient Societies Phase 2” yang dilaksanakan oleh UN Women bersama UNEP dan didukung oleh Pemerintah Jerman, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss untuk penguatan aksi dan kebijakan iklim responsif gender, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan, serta pengembangan mata pencaharian tangguh iklim. Konsultasi publik melibatkan 170 peserta dari unsur pemerintah daerah, DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota), akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, badan usaha, media, serta Tim Pokja (Kelompok Kerja) dan Tim Penyusun RAD-GPI. Keterwakilan berbagai unsur tersebut membuka ruang bagi perspektif kebijakan, perencanaan, teknis, dan pengalaman masyarakat dalam menelaah rancangan.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses penyusunan RAD-GPI yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengembangan kerangka analisis gender dan perubahan iklim, pemetaan kebijakan dan dokumen perencanaan daerah, hingga identifikasi kesenjangan dan perumusan arah kebijakan. Proses tersebut juga mencakup focus group discussion (FGD) penyusunan matriks pada 8–9 Juli 2026 serta pelibatan perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk unsur non-pemerintah seperti Forum Anak dan organisasi masyarakat sipil lainnya, dalam memetakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang relevan dengan kebutuhan Kota Banda Aceh. Pada tahap konsultasi publik, perhatian diarahkan pada relevansi prioritas aksi, ketepatan kelompok sasaran, kejelasan manfaat, serta kelayakan dan mekanisme pelaksanaan. Penelaahan ini diperlukan agar rancangan dapat menjadi acuan aksi yang sesuai dengan konteks pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, memberikan arahan strategis sekaligus membuka konsultasi publik. Kehadiran pemerintah daerah dalam proses ini menempatkan penyempurnaan RAD-GPI dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan program, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen, termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan NGO untuk mewujudkan kota yang kolaboratif. RAD GPI bukan untuk membentuk sistem perencanaan baru, melainkan memperkuat integrasi perspektif gender dan perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan yang sudah ada, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam proses ini, ketersediaan data terpilah menjadi sangat penting, mencakup laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, serta penyandang disabilitas, agar kebijakan dan program yang disusun dapat menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat,” illiza sa’aduddin djamal.

Kredit foto: ACCI USK/[Asief].
Kepala ACCI USK sekaligus Lead Consultant RAD-GPI Kota Banda Aceh, Suraiya Kamaruzzaman, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan memandu sesi konsultasi publik.
“Melalui rangkaian proses tersebut, Tim Penyusun bersama para pemangku kepentingan telah mengembangkan rancangan yang memuat 10 isu strategis lokal, 24 strategi, dan 76 rencana aksi, yang terdiri atas 31 Rencana Aksi Umum (RAU) dan 45 Rencana Aksi Sektoral (RAS). Rancangan ini disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional dan daerah, serta memanfaatkan program dan subkegiatan pembangunan yang telah tersedia. Dengan demikian, RAD-GPI diharapkan dapat memperkuat integrasi gender dan perubahan iklim dalam sistem pembangunan Kota Banda Aceh, tanpa membentuk sistem perencanaan yang terpisah,” ujar Suraiya.
Dalam sambutan UN Women Indonesia, Iriantoni Almuna, Programme Manager for Women’s Economic Empowerment and Sustainable Livelihoods, menyampaikan perspektif mengenai aksi iklim yang responsif gender. Dukungan EmPower II menjadi bagian dari kerja sama dalam penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh.
“Investasi dalam RAD-GPI dapat memberikan hasil nyata, mulai dari penguatan ekonomi lokal, peningkatan efisiensi layanan publik, penguatan ketangguhan masyarakat, hingga perluasan kesempatan ekonomi. Melalui RAD-GPI, kita memiliki kesempatan untuk memandang ketahanan iklim tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat,” ujar Iriantoni.
Rangkaian pembukaan juga mencakup sambutan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Taufiq C. Dawood, S.E., M.Ec.Dev. Masukan dan rumusan tindak lanjut konsultasi publik selanjutnya akan direkapitulasi dan ditelaah oleh Tim Penyusun sebagai dasar penyempurnaan dokumen menuju finalisasi. Melalui proses tersebut, RAD-GPI Kota Banda Aceh Tahun 2026–2030 diharapkan dapat memperkuat integrasi perspektif gender dan perubahan iklim dalam pembangunan daerah serta mendukung aksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kontak Media
Ahmad Fariz
Media and Communication Officer
Aceh Climate Change Initiative
Kontak: +62-895-3353-01287
Email: acciuskcenter@gmail.com
Comments are closed